Keuangan

Pajak Penghasilan Pasal 22 : Penjelasan, Ketentuan, dan Contoh Soalnya

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak kepada Wajib Pajak, kemudian berhubungan dengan aktivitas perdagangan. Advertisement Ketentuan...

Written by Widiatmoko Eling · 2 min read >
pph 22
pph 22
Sumber Gambar : https://img.okezone.com/

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak kepada Wajib Pajak, kemudian berhubungan dengan aktivitas perdagangan.

Advertisement

Ketentuan dari pasal ini terbilang cukup sulit, karena objek hingga proses pemungutannya beragam. Maka dari itu, kamu harus mengetahui contoh soal Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pajak tersebut berlaku untuk beberapa badan usaha, yaitu milik Pemerintah atau swasta yang melakukan ekspor dan impor. Objek pajak dari PPh Pasal 22 juga beragam, termasuk objek kena pajaknya.

Penjelasan Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 umumnya dikenakan untuk barang dagangan yang diklaim menguntungkan.

Sehingga, penjual dan pembelinya bisa memperoleh keuntungan dari proses perdagangan tersebut.

Artinya, PPh Pasal 22 bisa dilakukan saat proses penjualan dan pembelian. Pajak ini umumnya dipungut oleh:

  • Bendahara Pemerintah, seperti lembaga pemerintahan atau negara yang berhubungan dengan pembayaran atas suatu barang.
  • Suatu badan tertentu, seperti swasta atau Pemerintah yang berhubungan dengan aktivitas di bidang impor dan lainnya.
  • Wajib Pajak Badan (WPB) yang menjual barang/jasa dalam golongan mewah.

Ketentuan Tarif PPh Pasal 22

Seperti yang sudah dijelaskan, PPh Pasal 22 memiliki objek yang beragam. Maka dari itu, kamu harus memahami ketentuan tarif Pajak Penghasilan yang satu ini. Berikut ini adalah ketentuan tarif PPh Pasal 22:

Impor

Jika kamu menerapkan Angka Pengenal Importir atau API, maka tarif yang akan dikenakan adalah 2,5 persen x nilai impor.

Sedangkan untuk non-API, maka tarifnya adalah 7,5 persen x nilai impor. Kemudian, impor yang tidak dikuasai akan dikenakan tarif sebesar 7,5 persen x harga jual lelang.

Pembelian Barang

Jika kegiatan pembelian barang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah hingga BUMN atau BUMD akan dikenakan tarif sebesar 1,5 persen x harga pembelian yang belum dikenakan PPN.

Penjualan Hasil Produksi

Seperti yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak, barang yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah kertas (0,1 persen x DPP PPN), semen (0,25 persen x DPP PPN), produk otomotif (0,45 persen x DPP PPN), dan baja (0,3 persen x DPP PPN).

Pembelian Bahan untuk Industri

Pembelian bahan untuk industri diberlakukan bagi para eksportir dan pedagang dengan tarif sebesar 0,25 persen x harga pembelian yang tidak dikenakan PPN.

Impor Gandum, Terigu, dan Kedelai

Jika menerapkan API, maka tarif yang akan dikenakan adalah 0,5 persen x nilai impor.

Contoh Soal Pajak Penghasilan Pasal 22

Sebelum mengetahui contoh soal dari PPh Pasal 22, sebaiknya kamu mengetahui batas harga belanja yang dikenakan dan tidak dikenakan PPh Pasal 22.

Berikut ini adalah batas harga belanja yang dikenakan PPh Pasal 22 jika dipungut oleh Bendahara Pemerintah:

  • Belanja barang dengan harga di bawah Rp2.000.000 dikenakan PPN.
  • Belanja barang dengan harga di atas Rp2.000.000 dikenakan PPN dan PPh Pasal 22.

Sementara itu, batas harga belanja yang dipungut oleh BUMN adalah:

  • Belanja barang dengan harga di bawah Rp10.000.000 dikenakan PPN.
  • Belanja barang dengan harga di atas Rp10.000.000 dikenakan PPN dan PPh 22.

Berikut ini adalah contoh soal PPh Pasal 22:

Pada 21 Juni 2020, kamu membeli laptop dengan harga Rp4.500.000. Berarti, pemungut harga belanja tersebut adalah Bendahara Pemerintah.

Artinya, pembelian barang tersebut dikenakan PPN dan PPh Pasal 22 seperti yang sudah dijelaskan di atas. Berikut ini adalah cara perhitungannya:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP): 100/110 x Rp.4.500.000 = Rp4.091.000.

PPN yang dikenakan = 10 persen x Rp4.091.000 = Rp409.100.

Kemudian, cara perhitungan PPh Pasal 22 adalah:

DPP = Rp4.091.000

PPh Pasal 22 = 1,5 persen x Rp4.091.000 = Rp61.365

Pengecualian Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Objek pajak yang diatur dalam PPh Pasal 22 menjelaskan pengecualian terhadap proses pemungutannya, yakni:

  • Impor barang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tidak Terutang PPh sesuai Surat Keterangan Bebas PPh 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).
  • Impor barang yang bebas dari bea masuk termasuk Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor.
  • Pembayaran atas barang yang termasuk belanja daerah atau negara dengan jumlah kurang dari Rp2.000.000.
  • Pembayaran bahan bakar minyak, gas, listrik hingga telepon.

Pajak Penghasilan Pasal 22 berlaku untuk beberapa subjek, termasuk milik Pemerintah atau pun swasta.

Advertisement

Maka dari itu, kamu harus memahami PPh Pasal 22. Sebab, kamu bisa mengetahui apakah usaha milikmu termasuk dalam kategori subjek pajak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *