Keuangan

Pengetahuan Umum Pajak Penghasilan : Pengertian, Jenis, Subjek dan Objeknya

Pengertian Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam...

Written by Widi · 2 min read >
income tax
income tax
Sumber Gambar : https://i1.wp.com/kursuspajakmurah.com/

Pengertian Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

Jenis Pajak Penghasilan yang Wajib Dibayar

Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2.

Berikut ini adalah penjelasan singkat jenis pajak pengahasilan yang wajib dibayar.

Pajak Penghasilan (Pph 21)

PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subyek pajak. Subyek pajak disini adalah pihak yang memperoleh penghasilan.

Maka dari itu, setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan (Pph 22)

PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

Pajak Penghasilan (Pph 23)

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan (Pph 25)

PPh Pasal Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Pajak Penghasilan (Pph 26)

PPh Pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26 atas transaksi tersebut.

Pajak Penghasilan (Pph 29)

PPh pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang telah tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan juga PPh Pasal 25.

Pajak Penghasilan pasal 4 (ayat 2)

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dibayarkan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajak yang bersifat final. Pph pasal 4 ayat 2 ini memiliki tariff yaitu 1% jika bisnis yang berjalan omzetnya kurang dari 4.8 miliar per tahun

Pajak Penghasilan (Pph 15)

PPh 15 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu, yaitu perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan pelayaran dalam negeri, perusahaan penerbangan dalam negeri, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran migas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah atau ‘build-operate-transfer’ (BOT).

Subbjek Pajak Penghasilan.

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut:

  • Orang pribadi. Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
  • Warisan yang belum terbagi sebagai kesautuan, menggantikan yang berhak.
  • Badan Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri.

Subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah WNI/WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.

.Namun, tidak semua WNI/WNA dikategorikan sebagai wajib pajak penghasilan. Sebab, seseorang yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) senilai Rp 54 juta/tahun tidak wajib membayar pajak penghasilan.

Subjek pajak penghasilan badan usaha meliputi adalah perusahaan yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia.

Perusahaan tersebut wajib membayar pajak penghasilan dalam negeri ketika mulai didirikan dan memperoleh penghasilan di Indonesia.

Warisan yang belum dibagi dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan jika berpotensi menjadi penghasilan. Salah satu contohnya adalah warisan berupa properti (bisa rumah, ruko, kantor, Gudang dll) yang disewakan.

Baca Juga : Pengetahuan Umum Pengertian Pajak, Jenis, Manfaat dan Fungsinnya.

2. Subjek Pajak Luar Negeri.

Subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri adalah mereka yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan.

Pajak penghasilan badan luar negeri adalah perusahaan yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan aktivitasnya dan memperoleh penghasilan di Indonesia.

Pajak penghasilan badan usaha yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia dan menerima penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, PTKP Indonesia adalah Rp 54 juta.

Jika wajib pajak sudah kawin, terdapat tambahan senilai Rp 4,5 juta. Berdasarkan pasal 1 huruf e PMK No 101/PMK.010/2016, ketentuan mengenai tanggungan dibatasi hingga paling banyak tiga orang dalam satu keluarga.

Berikut ini tabel jumlah PTKP yang berlaku sejak tahun 2019.

Daftar PTKP
Daftar PTKP

Pada hakikatnya pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *