Keuangan

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Tarifnya

Pajak Penghasilan Badan-Setiap perusahaan atau badan usaha di Indonesia tentunya ingin memperoleh keuntungan yang besar. Namun, mereka juga harus membayar pajak badan....

Written by Widiatmoko Eling · 2 min read >
PAJAK PENGHASILAN BADAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN
Sumber Gambar : https://mmc.tirto.id/

Pajak Penghasilan Badan-Setiap perusahaan atau badan usaha di Indonesia tentunya ingin memperoleh keuntungan yang besar. Namun, mereka juga harus membayar pajak badan.

Bagi kamu yang memiliki perusahaan atau usaha, wajib mengetahui Pajak Penghasilan Badan dan tarifnya.

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Indonesia memenuhi kewajibannya dan terhindar dari masalah saat menjalankan bisnis atau usahanya.

Maka dari itu, kamu harus mengetahui Pajak Penghasilan Badan dan cara perhitungannya.

Pengertian Pajak Penghasilan Badan (PPhB)

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak negara yang dikenakan untuk tambahan yang diterima Wajib Pajak melalui badan usaha, termasuk dari dalam dan luar negeri.

Biasanya, badan usaha di Indonesia berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), dan Perusahaan Firma (Fa).

Badan usaha yang memiliki NPWP diharuskan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPhB). Pajak ini dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan badan usaha selama waktu satu tahun pajak.

Selain itu, PPhB juga dikenakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan barang/jasa.

Terdapat beberapa pihak yang tidak diwajibkan untuk membayar PPhB, yaitu:

  • Badan perwakilan luar negeri.
  • Organisasi luar negeri yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Syaratnya, Indonesia harus menjadi anggotanya.
  • Tidak menjalankan bisnis untuk menghasilkan keuntungan, kecuali memberikan pinjaman bagi Pemerintah Indonesia yang dananya berasal dari iuran anggota organisasi.
  • Unit tertentu yang dianggap memenuhi kriteria dari Badan Pemerintah, seperti:
    • Pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan UU.
    • Pembiayaan yang berasal dari APBN dan APBD.
    • Penerimaan negara menjadi bagian dari anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah.

Jenis-jenis Pajak Penghasilan Badan (PPhB)

Demi memenuhi kewajiban pajak di Indonesia, ada berbagai jenis PPhB yang dikenakan. Berikut ini adalah penjelasannya:

PPhB Pasal 15

Pajak yang satu ini berisi laporan pajak yang berkaitan dengan norma perhitungan khusus. Sebagai seorang pengusaha, maka secara otomatis kamu akan menjadi Wajib Pajak PPhB.

PPhB Pasal 15 juga harus disetorkan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Wajib Pajak yang dikenakan PPhB Pasal 15 adalah:

  • Perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan penerbangan internasional.
  • Perseroan yang bergerak di bidang pelayaran dan penerbangan domestik.
  • Perusahaan asuransi yang berasal luar negeri.
  • Industri pengeboran migas.
  • Perusahaan dagang asal luar negeri.
  • Perusahaan milik investor berbentuk Build, Operate, Transfer (BOT).

PPhB Pasal 21

PPhB Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa upah, gaji, honor, hingga tunjangan dalam bentuk apa pun.

Hal tersebut sesuai dengan aturan PPhB yang berkaitan dengan jabatan, kegiatan, dan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri yang disetorkan setiap bulannya.

PPhB Pasal 22

PPhB Pasal 22 adalah bentuk pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang melakukan impor atas penjualan barang mewah. Pihak pemungut pajak ini adalah:

  • Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi, dan lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan pembayaran dari penyerahan barang.
  • Badan usaha Pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan aktivitas impor.
  • Wajib Pajak Badan (WPB) melakukan pemungutan pajak atas penjualan barang mewah.

PPhB Pasal 23

PPhB Pasal 23 merupakan pajak yang telah dipotong oleh pihak pemotong dari Wajib Pajak.

Transaksi tersebut meliputi dividen/laba, bunga, hadiah, royalti hingga sewa dan penghasilan lain terkait aset. Namun, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Tarif pajak ini dikenakan sesuai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto atas penghasilan yang diperoleh. Terdapat dua tarif PPhB Pasal 23 yang dikenakan, yaitu tarif 2% dan tarif 15%.

PPhB Pasal 25

PPhB Pasal 25 adalah angsuran pajak yang dihitung sesuai jumlah Pajak Penghasilan Terutang. SPT Tahunan PPh dikurangi pajak yang telah dipotong, kemudian PPh Terutang Luar Negeri yang tidak bisa dikreditkan.

Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Tarifnya

Perhitungan PPhB bisa dilakukan dengan beberapa cara. Maka dari itu, kamu harus mengetahui cara perhitungan PPhB agar bisa mengelola pajak. Berikut ini adalah contohnya:

PT Abadi Jaya memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp1 Miliar, lalu besaran PPh dari perusahaan tersebut adalah:

50 persen x 25 persen x Rp5 Miliar = Rp625.000.000

Selama periode tersebut, PT Abadi Jaya sudah menyetorkan PPh karyawan ke kas negara sebesar Rp100.000.000 dan PPh 23 sebesar Rp200.000.000. Berarti, PPh PT Abadi Jaya adalah:

Rp625.000.000 – Rp100.000.000 –  Rp200.000.000 = Rp 325.000.000.

Jumlah tersebut bisa dicicil oleh PT Abadi Jaya ke dalam kas negara atas PPh Badan Usaha pada periode saat itu. Pajak ini bisa dicicil dengan persetujuan dari kantor pajak terkait.

Sebagai pengusaha, kamu harus mengetahui Pajak Penghasilan Badan dan tarifnya. Dengan begitu, perusahaan milikmu akan menjadi Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *