Keuangan

Mengenal Lebih Dekat Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21)

Pengertian Pajak Penghasial Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) adalah pajak atas penghasilan...

Written by Widi · 2 min read >
pph21
pph21
Sumber Gambar : https://klikpajak.id/

Pengertian Pajak Penghasial Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Intinya, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subyek pajak.

Subyek pajak disini adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan pajak penghasilan.

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada:

  • UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016
  • dan Peraturan/UU lainnya yang memuat tentang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib pajak adalah seseorang yang dikenai pajak atas penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori menurut PER-32/PJ/2015 Pasal 3.

Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, yaitu :

1. Pegawai atau karyawan.

2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh 21

3. Bukan pegawai (freelancer atau pekerja lepas) yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

  • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  • Seniman, seperti pemain musik, pelawak, penyanyi, pembawa acara, bintang film,foto model, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, peragawan atau peragawati, penari, pemain drama, pemahat, pelukis, dan semacamnya
  • Olahragawan
  • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  • Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  • Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  • Agen iklan.
  • Pengawas atau pengelola proyek.
  • Pembawa pesanan atau yang menjadi perantara.
  • Petugas penjaja barang dagangan.
  • Petugas dinas luar asuransi.
  • Distributor perusahaan MLM (Multi Level Marketing) atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya.

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap di perusahaan yang sama.

5. Mantan pegawai.

6. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, meliputi:

  • Peserta perlombaan di segala bidang, seperti perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lain.
  • Anggota rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja.
  • Anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  • Peserta pendidikan dan pelatihan.
  • Peserta kegiatan lainnya.

Baca Juga : Pajak Penghasilan Pasal 23 Berlaku Bagi Anda Para Penyedia atau Pembeli Jasa.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

hukum pajak
Sumber Gambar : https://energyenvironmentallawadviserboutique.lexblogplatformthree.com/

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak, Nomor: PER – 16/PJ/2016 Bab V Pasal 9, berikut dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21:

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :

  • Pegawai Tetap
  • Penerima pensiun berkala
  • Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  • Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambunganJumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

2. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

3. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

Demikian penjelasan singkat mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Semoga artikel ini dapat menambah wawasan dan membuat Anda lebih mengenal lagi apa itu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *