Keuangan

Pajak Penghasilan Pasal 22 : Tarif dan Cara Penghitungannya

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak kepada Wajib...

Written by Widiatmoko Eling · 2 min read >
PERDAGANGAN
PERDAGANGAN
Sumber Gambar : https://img.okezone.com/

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak kepada Wajib Pajak, dan berhubungan dengan aktivitas perdagangan.

Advertisement

Ketentuan dari pasal ini terbilang cukup sulit, karena objek hingga proses pemungutannya beragam.

Pajak tersebut berlaku untuk beberapa badan usaha, yaitu milik Pemerintah atau swasta yang melakukan ekspor dan impor. Objek pajak dari PPh Pasal 22 juga beragam, termasuk objek kena pajaknya

Penjelasan Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 umumnya dikenakan untuk barang dagangan yang diklaim menguntungkan. Sehingga, penjual dan pembelinya bisa memperoleh keuntungan dari proses perdagangan tersebut.

Artinya, PPh Pasal 22 bisa dilakukan saat proses penjualan dan pembelian. Pajak ini umumnya dipungut oleh:

  • Bendahara Pemerintah, seperti lembaga pemerintahan atau negara yang berhubungan dengan pembayaran atas suatu barang.
  • Suatu badan tertentu, seperti swasta atau Pemerintah yang berhubungan dengan aktivitas di bidang impor dan lainnya.
  • Wajib Pajak Badan (WPB) yang menjual barang/jasa dalam golongan mewah.

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Subyek pajak dalam PPh Pasal 22 antara lain badan usaha (baik milik pemerintah maupun swasta), importir umum kendaraan bermotor, produsen atau importir bahan bakar minyak, badan usaha baja, serta pedagang pengumpul yang kesemuanya melakukan perdagangan impor, ekspor dan re impor.

Obyek pajak dalam PPh Pasal 22 antara lain barang impor, pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah, semen, kertas, baja dan produk otomotif, serta pembelian barang mewah seperti pesawat pribadi.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Atas Impor

  • Apabila menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor, jika Non-API = 7,5% x nilai impor.
  • Impor yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.
  • Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = 0,5% x nilai impor.

2. Untuk Pembelian Barang

Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)

Baca Juga : Pajak Penghasilan Pasal 23 Berlaku Bagi Anda Para Penyedia atau Pembeli Jasa.

3. Atas Penjualan Hasil Produksi

  • Kertas = 0,1% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Semen = 0,25% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Baja = 0,3% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Otomotif = 0,45% x DPP PPN (Tidak Final)

4. Atas Penjualan Hasil Produksi BBM, Gas, dan Pelumas.

  • Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

5. Untuk Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri.

  • Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25% x harga pembelian (tidak termasuk PPN)

6. Atas penjualan Barang-Barang Mewah.

  • Dikenkan potongan sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

7. Untuk yang Tidak Memiliki NPWP Dipotong 100% Lebih Tinggi dari Tarif PPh Pasal 22

Baca Juga : Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Cara Menghitungnya.

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Objek pajak yang diatur dalam PPh Pasal 22 menjelaskan pengecualian terhadap proses pemungutannya, yakni:

  • Impor barang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tidak Terutang PPh sesuai Surat Keterangan Bebas PPh 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).
  • Impor barang yang bebas dari bea masuk termasuk Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor.
  • Pembayaran atas barang yang termasuk belanja daerah atau negara dengan jumlah kurang dari Rp2.000.000.
  • Pembayaran bahan bakar minyak, gas, listrik hingga telepon.

Pajak Penghasilan Pasal 22 berlaku untuk beberapa subjek, termasuk milik Pemerintah atau pun swasta.

Maka dari itu, kamu harus memahami PPh Pasal 22. Sebab, kamu bisa mengetahui apakah usaha milikmu termasuk dalam kategori subjek pajak.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.

pph23
Sumber Gambar : https://cf.ltkcdn.net/

Contoh Soal 1.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah

Kasus dan Pertanyaan:

PT Kukuh Prima berkedudukan di Magelang, menjadi pemasok buku tulis bagi Dinas Pendidikan Kota Madiun. Pada tanggal 5 Maret 2020, PT Kukuh Prima melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp11.000.000 (nilai sudah termasuk PPN). Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pariwisata Kota Madiun?

Jawab:

Nilai kontrak termasuk PPN = Rp11.000.000

DPP (100/110) x Rp11.000.000 = Rp10.000.000

PPN dipungut (10% dari DPP) = Rp1.000.000

PPh Pasal 22 yang dipungut (1,5% x Rp10.000.000) = Rp150.000

Jadi, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun sebesar Rp150.000. PPh Pasal 22 = 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN.

Contoh Soal 2.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu

Kasus dan Pertanyaan:

Pada bulan Agustus, PT Semen Atmoko menjual hasil produknya kepada PT JatiFood senilai Rp500.000.000. harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.. Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT JatiFood?

Jawab:

DPP PPN = (100/110) x Rp500.000.000 = Rp 454.454.454

PPh Pasal 22 yang dipungut = 0,25% x Rp750.000.000 = Rp 1.136.136

Jadi, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh oleh PT JatiFood sebesar Rp 1.136.136. PPh Pasal 22 = 0,25% x harga pembelian tidak termasuk PPN.

Advertisement

Bacar Juga : Pajak Penghasilan Pasal 25 : Penjelasan dan Penghitungannya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *