Keuangan

Pajak Penghasilan Pasal 22 : Tarif dan Cara Perhitungannya

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk...

Written by Widi · 2 min read >
PERDAGANGAN
PERDAGANGAN
Sumber Gambar : https://img.okezone.com/

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Umumnya Pajak penghasilan pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Maksudnya, baik penjual maupun pembeli yang mendapatkan keuntungan.

PPh Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik Pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Subyek pajak dalam PPh Pasal 22 antara lain badan usaha (baik milik pemerintah maupun swasta), importir umum kendaraan bermotor, produsen atau importir bahan bakar minyak, badan usaha baja, serta pedagang pengumpul yang kesemuanya melakukan perdagangan impor, ekspor dan re impor.

Obyek pajak dalam PPh Pasal 22 antara lain barang impor, pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah, semen, kertas, baja dan produk otomotif, serta pembelian barang mewah seperti pesawat pribadi.

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

  • Bendaharawan Pemerintah Pusat/ Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pemabayaran atas penyerahan barang;
  • Badan badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
  • Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Atas Impor

  • Apabila menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor, jika Non-API = 7,5% x nilai impor.
  • Impor yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.
  • Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = 0,5% x nilai impor.

2. Untuk Pembelian Barang

Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)

Baca Juga : Pajak Penghasilan Pasal 23 Berlaku Bagi Anda Para Penyedia atau Pembeli Jasa.

3. Atas Penjualan Hasil Produksi

  • Kertas = 0,1% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Semen = 0,25% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Baja = 0,3% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Otomotif = 0,45% x DPP PPN (Tidak Final)

4. Atas Penjualan Hasil Produksi BBM, Gas, dan Pelumas.

  • Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

5. Untuk Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri.

  • Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25% x harga pembelian (tidak termasuk PPN)

6. Atas penjualan Barang-Barang Mewah.

  • Dikenkan potongan sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

7. Untuk yang Tidak Memiliki NPWP Dipotong 100% Lebih Tinggi dari Tarif PPh Pasal 22

Baca Juga : Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Cara Menghitungnya.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.

pph23
Sumber Gambar : https://cf.ltkcdn.net/

Contoh Soal 1.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah

Kasus dan Pertanyaan:

PT Kukuh Prima berkedudukan di Magelang, menjadi pemasok buku tulis bagi Dinas Pendidikan Kota Madiun. Pada tanggal 5 Maret 2020, PT Kukuh Prima melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp11.000.000 (nilai sudah termasuk PPN). Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pariwisata Kota Madiun?

Jawab:

Nilai kontrak termasuk PPN = Rp11.000.000

DPP (100/110) x Rp11.000.000 = Rp10.000.000

PPN dipungut (10% dari DPP) = Rp1.000.000

PPh Pasal 22 yang dipungut (1,5% x Rp10.000.000) = Rp150.000

Jadi, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun sebesar Rp150.000. PPh Pasal 22 = 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN.

Contoh Soal 2.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu

Kasus dan Pertanyaan:

Pada bulan Agustus, PT Semen Atmoko menjual hasil produknya kepada PT JatiFood senilai Rp500.000.000. harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.. Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT JatiFood?

Jawab:

DPP PPN = (100/110) x Rp500.000.000 = Rp 454.454.454

PPh Pasal 22 yang dipungut = 0,25% x Rp750.000.000 = Rp 1.136.136

Jadi, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh oleh PT JatiFood sebesar Rp 1.136.136. PPh Pasal 22 = 0,25% x harga pembelian tidak termasuk PPN.

blog-1

8 Cara Mudah Menghasilkan Uang dari Blog

Widi in Keuangan
  ·   2 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *