Keuangan

Pajak Penghasilan Pasal 23 Berlaku Bagi Anda Para Penyedia atau Pembeli Jasa.

PPh Pasal 23 merupakan catatan atas potongan Pajak Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam bentuk usaha tetap, seperti penyerahan jasa, modal, dan...

Written by Widi · 3 min read >
pph23
pph23
Sumber Gambar : https://cf.ltkcdn.net/

PPh Pasal 23 merupakan catatan atas potongan Pajak Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam bentuk usaha tetap, seperti penyerahan jasa, modal, dan kegiatan selain yang sudah dipotong PPh 21.

Pajak ini umumnya berbentuk faktur saat adanya transaksi antara penerima penghasilan dan pihak yang memberikan penghasilan. Bagi kamu yang belum memahaminya, berikut ini adalah penjelasan mengenai PPh Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

Secara garis besar, PPh Pasal 23 adalah tarif yang dikenakan dari penghasilan yang diterima dalam bentuk modal, hadiah/penghargaan hingga kegiatan selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Hal itu tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Umumnya PPh Pasal 23 terjadi saat andanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23.

Penerima penghasilan yang dikenakan PPh 23 adalah Wajib Pajak dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap.

Nantinya, pihak pemotong PPh 23 akan membayar pajak yang sudah diterima, kemudian melaporkannya ke kantor pajak.

Wajb Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

Wajib pajak PPh 23 dibagi menjadi 2 (dua) pihak yaitu, pihak pemotong dan dipotong. Untuk mengetahui siapa saja saja pihak pemotong dan di potong, Anda bisa melihat daftar di bawah ini.

1. Pemotong PPH Pasal 23.

  • Badan pemerintah
  • Subjek pajak badan dalam negeri
  • Penyelenggaraan kegiatan
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  • Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

2. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23.

  • Wajib Pajak (WP) dalam negeri dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

Secara umum, hampir semua penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh Pasal 23. Rincian detailnya bisa dilihat di bawah ini.

  • Dividen
  • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
  • Royalti
  • Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang (UU) PPh
  • Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Penghasilan yang Dikecualikan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

PPh Pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian daftar berikut ini:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank

2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:

  • Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  • Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  • Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya;
  • Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Setelah mengetahui penghasilan apa saja yang bisa dikenakan PPh Pasal 23, Anda juga harus memahami berapa tarif yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Berikut ini penjelasannya.

Jenis-jenis Tarif PPh Pasal 23

Sesuai aturan yang tercantum di dalam UU Pajak Penghasilan, tarif PPh Pasal 23 terbagi menjadi dua jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis tarif PPh Pasal 23:

1. Tarif 15%

Wajib Pajak harus membayar PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto atas hadiah, royalti hingga dividen selain yang belum dikenakan PPh 21.

Dividen tersebut adalah laba yang diterima oleh pemegang polis dari perusahaan asuransi.

  • Berikut ini adalah cara perhitungan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15 persen:

Rendy menerima royalti sebesar Rp4.000.000, maka jumlah PPh yang harus dibayar adalah 15% x Rp4.000.000 = Rp600.000.

2. Tarif 2%

Wajib Pajak diwajibkan membayar PPh Pasal 23 sebesar 2 persen dari jumlah bruto atas penyewaan dan penghasilan terkait harta. Penghasilan dari tanah dan bangunan dikecualikan dari PPh Pasal 23.

Tarif tersebut juga diberlakukan untuk jumlah bruto atas jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa manajemen.

Terdapat beberapa jasa lain yang dikenakan pajak ini, yaitu jasa akuntansi, jasa percetakan, jasa hukum hingga jasa penerjemahan seperti yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

  • Berikut ini adalah cara perhitungan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2 persen:

Jika Badan Usaha Tetap milik Budi menerima jasa percetakan dengan jumlah bruto sebesar Rp20.000.000, maka jumlah PPh yang harus dibayar adalah 2% x Rp20.000.000 = Rp400.000.

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di OnlinePajak, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong wajib memberikan bukti potong (rangkap pertama) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap kedua) pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23 di OnlinePajak.

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23. Pelporannya bisa melalui fitur lapor pajak online.

Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Setelah memahami ketentuan pajak penghasilan pasal 23 di atas, pemahaman Anda tentang segala hal terkait pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan akan semakin lengkap.

Selama ini yang umum diketahui adalah PPh Pasal 21 sebagai pajak yang dikenakan. PPh Pasal 23 berlaku bagi Anda para penyedia atau pembeli jasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *