Keuangan

PPh Pasal 23 : Pengertian, Jenis dan Contoh Soalnya

PPh Pasal 23 merupakan catatan atas potongan Pajak Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam bentuk usaha tetap, seperti penyerahan jasa, modal, dan...

Written by Widiatmoko Eling · 2 min read >
pph pasal 23
pph pasal 23
Sumber Gambar : https://www.thinktax.id/

PPh Pasal 23 merupakan catatan atas potongan Pajak Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam bentuk usaha tetap, seperti penyerahan jasa, modal, dan kegiatan selain yang sudah dipotong PPh 21.

Advertisement

Contoh soal Pajak Penghasilan 23 sangat diperlukan, karena masih banyak orang yang belum memahami pajak ini.

Pajak ini umumnya berbentuk faktur saat adanya transaksi antara penerima penghasilan dan pihak yang memberikan penghasilan.

Bagi kamu yang belum memahaminya, berikut ini adalah penjelasan mengenai pajak penghasilan pasal 23:

Pengertian PPh Pasal 23

Secara garis besar, pajak penghasilan pasal 23 adalah tarif yang dikenakan dari penghasilan yang diterima dalam bentuk modal, hadiah/penghargaan hingga kegiatan selain yang sudah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Hal itu tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Penerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap.

Nantinya, pihak pemotong pajak penghasilan pasal 23 akan membayar pajak yang sudah diterima, kemudian melaporkannya ke kantor pajak.

Jenis-jenis Tarif PPh Pasal 23

Sesuai aturan yang tercantum di dalam UU Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan pasal 23 terbagi menjadi dua jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis tarif PPh Pasal 23:

Tarif 15%

Wajib Pajak harus membayar pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto atas hadiah, royalti hingga dividen selain yang belum dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Dividen tersebut adalah laba yang diterima oleh pemegang polis dari perusahaan asuransi.

Berikut ini adalah cara perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15 persen:

Rendy menerima royalti sebesar Rp4.000.000, maka jumlah PPh yang harus dibayar adalah 15% x Rp4.000.000 = Rp600.000.

Tarif 2%

Wajib Pajak diwajibkan membayar pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2 persen dari jumlah bruto atas penyewaan dan penghasilan terkait harta. Penghasilan dari tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 23.

Tarif tersebut juga diberlakukan untuk jumlah bruto atas jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa manajemen.

Terdapat beberapa jasa lain yang dikenakan pajak ini, yaitu jasa akuntansi, jasa percetakan, jasa hukum hingga jasa penerjemahan seperti yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Berikut ini adalah cara perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2 persen:

Jika Badan Usaha Tetap milik Budi menerima jasa percetakan dengan jumlah bruto sebesar Rp20.000.000, maka jumlah PPh yang harus dibayar adalah 2% x Rp20.000.000 = Rp400.000.

Contoh Soal Pajak Penghasilan Pasal 23

Supaya kamu lebih memahami PPh Pasal 23, maka harus mengetahui contoh soalnya sesuai tarif yang berlaku.

Contoh Soal PPh Pasal 23 Tarif 15 Persen

PT Sumber Jaya menghasilkan pembagian dividen sebesar Rp4 Miliar dan memegang 10% saham PT Sumber Jaya.

PT Sekar Wangi menjadi Wajib Pajak Badan atas dividen yang diterima tidak berlaku sesuai ketentuan. Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008, penghasilan berbentuk dividen akan dikenakan pajak penghasilan pasal 23 sebanyak 15 persen dari penghasilan bruto.

Kepemilikan saham PT Sekar Wangi adalah 10 persen. Sehingga, dividen yang menjadi haknya adalah Rp400 juta (Rp4 Miliar x 10%).

Pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan potongan adalah Rp60.000.000 (Rp400 juta x 15%).

Contoh Soal PPh Pasal 23 Tarif 2%

PT Makmur Jaya menyediakan jasa percetakan kepada CV Sejahtera Abadi pada Januari 2020 dengan imbalan sebesar Rp25.000.000.

Imbalan jasa percetakan dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif 2 persen dari penghasilan bruto. Jumlah PPh 23 yang dikenai potongan adalah Rp500.000 (Rp25.000.000 x 2%).

Pengecualian PPh Pasal 23

Selain penjelasan di atas, terdapat beberapa pengecualian lain yang tidak dikenakan potongan pajak penghasilan pasal 23, yaitu:

  • Penghasilan yang dibayarkan kepada bank.
  • Dividen atau laba yang diterima dari cadangan tertahan.
  • Kepemilikan saham badan dalam PT atau BUMN dengan pemberian dividen terendah sebesar 25 persen dari keseluruhan modal.
  • Sisa Hasil Usaha koperasi yang telah diberikan kepada anggotanya.
  • Penghasilan yang telah dibayarkan atau terutang atas jasa keuangan dari lembaga yang memberikan pinjaman.

Jika kamu tidak memiliki NPWP, maka tarif yang akan dikenakan adalah 100% dari tarif pajak penghasilan pasal 23 yang sudah ditetapkan.

Contoh soal Pajak Penghasilan Pasal 23 di atas dapat menjelaskan pajak yang berasal dari hadiah, modal hingga penyerahan jasa.

Advertisement

Maka dari itu, kamu harus memahami PPh Pasal 23 terutama bagi yang menyediakan jasa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *